Komisi VI Setujui Alokasi Anggaran 2023 kepada Empat Lembaga Mitranya

22-09-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Martin Y Manurung saat memimpin RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dengan Acara: Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp227,2 miliar, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp113,1 miliar, Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp2,068,2 miliar dan anggaran BPKS Sabang sebesar Rp66,5 miliar.

 

"Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan," ujar Wakil Ketua Komisi VI Martin Y Manurung saat memimpin RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dengan Acara: Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

 

Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2023 KPPU sebesar Rp116 miliar dengan rincian; Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp87 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp48 miliar untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

 

Selain itu, terkait usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2023 BPKS Sabang sebesar Rp48 miliar dengan rincian; Kedeputian Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang sebesar Rp44,9 miliar dan sebesar Rp3,3 miliar untuk Kedeputian Komersial dan Investasi, Komisi VI juga mendukung usulan tambahan tersebut untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...